Warga Laporkan Masalah PPDB SMP di Kota Malang

SorotMalang : Malang Corruption Watch (MCW) dan Forum Masyarakat Peduli Pelayanan Publik Dasar (FMP3D) menemukan kecurangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masuk SMPN di Kota Malang.

Bahkan MCW dan FMP3D menemukan empat SMPN yang menerima siswa di luar sistem PPDB.

Kepala Divisi Advokasi MCW, Ali Fikri Handani mengatakan kecurangan terjadi karena sistem dan adanya kasus.Ali mencontohkan calon peserta didik diterima di SMPN A, tapi tiba-tiba terdaftar di SMPN B yang dianggap favorit.

Kesannya, calon peserta didik itu masuk SMPN B lewat jalur tidak jelas karena namanya tidak ada di sistem PPDB SMPN B.

“Kami juga menelusuri data langsung ke SMPN lewat jaringan warga. Dari data sampling, ada 151 pagu yang di luar sistem PPDB di empat SMPN,” kata Ali kepada awak Media, Kamis (3/8).

Menurut Ali, sebanyak 25 warga melaporkan terkait PPDB, mulai dari masalah teknis, sampai kasus, seperti tidak lolos tapi ada yang tetap masuk.

Ada 30 SMPN di Kota Malang. Dengan asumsi ada 151 di empat SMPN, maka potensi kecurangannya mencapai 1.075 pagu di luar sistem PPDB.

“Kalau di empat SMPN saja ada 151 pagu, maka potensi 1.075 pagu itu sangat mungkin,” terangnya.
Sub Koordinator Kelembagaan dan Sarpras Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Muflikh Adhim mengakui memang ada peserta didik yang diterima secara offline.

Muflikh mencontohkan masyarakat yang berbondong-bondong datang ke Disdikbud pasca pengumuman PPDB jalur zonasi lalu.

“MCW tahu masyarakat yang berbondong-bondong ke Disdikbud. Siapa saja yang ke Disdikbud, MCW juga tahu. Kami akomodir keluarga tidak mampu, punya KIP, dan kartu pra sejahtera. Itu di luar mekanisme onlinenya. Kami harus akomodir itu asal mereka memiliki kartu PIP atau KIP, atau program dari Dinas Sosial (Dinsos) lain,” kata Muflikh.

Muflikh mengungkapkan daya tampung SMPN di Kota Malang sekitar 7.000 siswa. Sesuai aturan, rombongan belajar (rombel) di SMP maksimal berisi 32 orang.

Bila ada kelebihan pagu, pasti akan tertera di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Kalau lebih dari itu, akan merah. Jika dilewati, siswa tidak akan dapat BOS, dan nama siswa tidak tercantum,” terangnya.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *